RSS

Juknis BOK 2013

11 Jan

disalin oleh puskesmas peibenga

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam   upaya   meningkatkan   derajat    kesehatan   masyarakat, Kementerian Kesehatan  terus  berupaya  untuk  meningkatkan  akses  masyarakat  terhadap pelayanan  kesehatan  yang  bermutu.  Namun  disadari  bahwa  pembangunan kesehatan masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain masih terjadinya kesenjangan status kesehatan masyarakat antar wilayah, antar status sosial dan ekonomi, munculnya berbagai masalah kesehatan/penyakit baru (new emerging deseases) atau penyakit lama yang muncul kembali (re emerging deseases).

Indonesia  sebagai  salah  satu  Negara  anggota  Perserikatan  Bangsa  Bangsa (PBB) dengan  beberapa negara di dunia telah berkomitmen untuk mencapai Millennium Development Goals  (MDGs)/Tujuan Pembangunan Millennium pada tahun 2015 untuk mewujudkan kesejahteraan penduduk. Tujuan bersama dalam MDGs tersebut terdiri dari 8 tujuan yang meliputi 1) Menanggulangi kemiskinan dan  kelaparan;  2)  Mencapai  pendidikan  dasar  untuk  semua;  3)  Mendorong kesetaraan  gender  dan  pemberdayaan  perempuan;  4)  Menurunkan  angka kematian  anak;  5)  Meningkatkan  kesehatan  ibu;  6)  Memerangi  penyebaran HIV/AIDS,  malaria,  dan  penyakit  menular  lainnya;  7)  Kelestarian  lingkungan hidup; dan 8) Membangun kemitraan global dalam pembangunan. Dari 8 tujuan MDGs tersebut, 5 di antaranya adalah  MDGs yang terkait langsung dengan bidang kesehatan yaitu MDGs 1, 4, 5, 6 dan 7.

Berdasarkan Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millennium (MDGs) di Indonesia Tahun 2011, meskipun sebagian besar target MDGs diperkirakan akan tercapai (on track) pada  tahun 2015, namun masih terdapat beberapa target yang  memerlukan  upaya  lebih  keras   untuk  mencapainya  (off  track),  yaitu penurunan angka kematian ibu, penurunan angka sebaran HIV/AIDS, dan akses air bersih yang terjangkau bagi masyarakat. Hasil yang telah  dicapai sampai dengan evaluasi tersebut harus dipertahankan dan/atau    ditingkatkan semaksimalnya agar pada tahun  2015 dapat tercapai  dengan kontribusi dari semua   komponen  bangsa  baik  di  tingkat  pusat  maupun  daerah  termasuk masyarakat.

Sebagaimana  diamanatkan  Inpres  Nomor  3  Tahun  2010  tentang  Program Pembangunan  yang Berkeadilan, maka upaya pencapaian target MDGs harus menjadi prioritas  pembangunan, termasuk MDGs bidang kesehatan di tingkat pusat  maupun  daerah.  Salah  satu  langkah  untuk  mempercepat  pencapaian MDGs  bidang  kesehatan  adalah  alokasi   sumber  daya  termasuk  anggaran kesehatan   harus  memadai dari sisi jumlah  dan pemerataan  untuk penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Sampai dengan saat ini, salah satu permasalahan  dalam  penyediaan  sumber  daya  khususnya  anggaran  untuk penyelenggaraan  operasional  Puskesmas  dan  jaringannya  termasuk  UKBM, yang disediakan oleh daerah masih dirasakan kurang disebagian besar daerah. Untuk       menjaga              kesinambungan dukungan   Pemerintah (c.q    Kementerian Kesehatan) dalam mendukung biaya operasional Puskesmas pada tahun 2013, masih melanjutkan program BOK yang sudah berjalan selama 3 tahun.

Pada tahun 2013 ini program BOK sebagai kelanjutan tahun-tahun sebelumnya tidak banyak  mengalami perubahan tetapi lebih pada penyempurnaan dari sisi pemanfaatan  dan pertanggungjawabannya sehingga   hasilnya   akan   lebih terfokus, maksimal dalam pencapaian pembangunan kesehatan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud  disusunnya  Petunjuk  Teknis  Pengelolaan  BOK  Tahun  2013  adalah sebagai  acuan bagi petugas kesehatan di Puskesmas dan Kabupaten/Kota agar dalam pengelolaan BOK pada  tahun 2013 dapat dilakukan secara akuntabel, transparan, efektif dan efisien. Apabila daerah merasa perlu menyusun petunjuk yang bersifat lebih operasional sebagai turunan petunjuk teknis ini, maka Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat             mengembangkannya sepanjang tidak bertentangan dengan Petunjuk Teknis ini.

Tujuan Umum:

Meningkatnya  upaya  kesehatan  yang  bersifat  promotif  dan  preventif  dalam mencapai target MDGs tahun 2015.

Tujuan Khusus:

1. Tersedianya alokasi anggaran operasional untuk upaya kesehatan promotif dan preventif di Puskesmas dan jaringannya serta Poskesdes dan Posyandu.

2. Tersusunnya perencanaan tingkat Puskesmas untuk penyelenggaraan upaya kesehatan di wilayah kerja.

3. Terselenggaranya lokakarya mini sebagai forum penggerakan pelaksanaan upaya kesehatan di Puskesmas.

4. Terlaksananya    kegiatan    upaya    kesehatan   promotif    dan    preventif    di Puskesmas dan jaringannya serta Poskesdes/Polindes dan Posyandu serta UKBM dan tempat pelayanan kesehatan lainnya

5. Meningkatnya  peran  serta  masyarakat  dalam  kegiatan  upaya  kesehatan promotif dan preventif.

6. Terselenggaranya dukungan manajemen di Kabupaten/Kota dan Provinsi.

C. Sasaran

1.  Puskesmas    dan    jaringannya   (Puskesmas    Pembantu   dan    Puskesmas Keliling);

2.  Pos Kesehatan Desa (Poskesdes)/Pondok Bersalin Desa (Polindes);

3.  Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)/UKBM lainnya;

4.  Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;

5.  Dinas Kesehatan Provinsi;

D. Kebijakan Operasional

1.  Bantuan  Operasional  Kesehatan  (BOK)  merupakan  bantuan  Pemerintah Pusat  kepada   Pemerintah  Daerah  untuk  percepatan  pencapaian  MDGs bidang kesehatan tahun 2015,  melalui peningkatan kinerja Puskesmas dan jaringannya serta Poskesdes/Polindes,  Posyandu dan UKBM lainnya dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif.

2.  Dana  BOK  adalah  dana  APBN  Kementerian  Kesehatan  yang  disalurkan kepada   Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  melalui  mekanisme  Tugas Pembantuan.

3.  Dana BOK  bukan merupakan  penerimaan fungsional  Pemerintah  Daerah, sehingga tidak  disetorkan  ke kas daerah dan dapat dimanfaatkan  secara langsung untuk kegiatan upaya kesehatan.

4.  Dana BOK bukan merupakan dana utama dalam penyelenggaraan upaya kesehatan di  Puskesmas dan jaringannya serta Poskesdes dan Posyandu, pemerintah  daerah  tetap  berkewajiban  mengalokasikan  dana  operasional untuk Puskesmas.

5.  Pemanfaatan dana BOK untuk kegiatan Puskesmas dan jaringannya serta Poskesdes   dan   Posyandu  harus  berdasarkan  hasil  perencanaan  yang disepakati dalam  Lokakarya  Mini Puskesmas, yang diselenggarakan secara rutin/periodik sesuai kondisi wilayah kerja Puskesmas.

6.  Pelaksanaan kegiatan di Puskesmas berpedoman pada prinsip keterpaduan, kewilayahan, efisien dan efektif.

7.  Besaran  alokasi  dana  BOK  setiap  Puskesmas  ditetapkan  dengan  Surat Keputusan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan memperhatikan situasi dan kondisi, antara lain :

a.  Jumlah penduduk;

b.  Luas wilayah;

c.  Kondisi geografis; d.  Kesulitan wilayah; e.  Cakupan program;

f.    Jumlah tenaga kesehatan di Puskesmas dan jaringannya;

g.  Jumlah Poskesdes/Polindes dan Posyandu;

h.  Parameter     lain    yang    ditentukan    oleh    Kepala    Dinas    Kesehatan

Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan kearifan local.

8.  Khusus 101 Puskesmas prioritas nasional di DTPK sesuai Surat Keputusan Menteri                 Kesehatan   Nomor    758/Menkes/SK/IV/2011    tentang   Penetapan Kabupaten, Kecamatan, dan  Puskesmas di  Perbatasan  Darat dan Pulau- Pulau Kecil  Terluar Berpenduduk yang menjadi Sasaran Prioritas Nasional Progam  Pelayanan  Kesehatan  di  DTPK,  diberikan  tambahan  dana  BOK sebesar Rp 100.000.000,-/Puskesmas/tahun untuk meningkatkan akses dan

mutu pelayanan promotif dan preventif kepada masyarakat yang tinggal di perbatasan dengan negara tetangga.

9.  Alokasi dana BOK bagi setiap Kabupaten/Kota bersifat tetap dan maksimal, sesuai   dengan   jumlah  Puskesmas  yang  ditetapkan  berdasarkan  Surat Sekretaris Jenderal  Kementerian Kesehatan Nomor 112.01.01/VI/1131/2012 tentang Jumlah Puskesmas, yang  terdiri dari jumlah Puskesmas perawatan dan  jumlah  Puskesmas  non  perawatan  untuk  setiap  Kabupaten/Kota  di Indonesia, berdasarkan hasil updating periode 1 Januari sampai dengan 30

Juni 2012.

10. Kepala    Dinas   Kesehatan   Kabupaten/Kota   dapat    melakukan   realokasi anggaran  antar Puskesmas dalam  wilayah  Kabupaten/Kota,  melalui  revisi Surat  Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tentang Alokasi dana BOK di  Puskesmas, yang tembusannya disampaikan kepada KPPN setempat.

11. Dana BOK berlaku selama 1 (satu) tahun anggaran dan dapat dimanfaatkan mulai 1 Januari 2013.

E. Prinsip Dasar

Pelaksanaan kegiatan program di Puskesmas untuk mendukung capaian target

MDGs tahun 2015, berpedoman pada prinsip :

1.  Keterpaduan

Kegiatan  pemanfaatan  dana  BOK,  sedapat  mungkin  dilaksanakan  secara terpadu (tidak eksklusif 1 program) untuk mencapai beberapa tujuan, dengan melibatkan para pelaksana  program di Puskesmas, kader kesehatan, lintas sektor serta unsur lainnya.

2.  Kewilayahan

Puskesmas sebagai penanggung jawab pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya yang meliputi 1 (satu) kecamatan.

3.  Efisien

Pelaksanaan  kegiatan  dilaksanakan  dengan  memanfaatkan  sumber  daya yang  ada  secara  tepat,  cermat  dan  seminimal  mungkin  untuk  mencapai tujuan seoptimal mungkin.

4.  Efektif

Kegiatan  yang  dilaksanakan  berdaya  ungkit  terhadap  pencapaian  MDGs Bidang Kesehatan Tahun 2015.

5.  Akuntabel

Pengelolaan       dan        pemanfaatan        dana        BOK        harus        dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan pada Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan dan peraturan dana ketentuan terkait lainnya.

F. Pengertian

1.  Arsip Data Komputer (ADK)

Adalah  arsip  data  dalam  bentuk  softcopy  yang  disimpan  dalam  media penyimpanan digital.

2.  At cost

Adalah  pengeluaran  yang  benar-benar  dibelanjakan  di  lapangan  sesuai dengan kuitansi atau bukti pembayaran lain yang sah.

3.  Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Adalah   bantuan   Pemerintah   Pusat   kepada    Pemerintah   Daerah   untuk percepatan   pencapaian            MDGs   bidang  kesehatan  tahun  2015,  melalui peningkatan kinerja Puskesmas dan jaringannya serta Poskesdes/Polindes, Posyandu dan UKBM lainnya dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif.

4.  Biaya Administrasi Bank

Adalah  biaya  yang  dikeluarkan  untuk  membiayai  pembukaan/penutupan rekening bank dan pembelian buku cek.

5.  Biaya Transportasi

Adalah  biaya  yang  dikeluarkan  untuk  mencapai  tempat  kegiatan  yang diselenggarakan  oleh  Puskesmas  dan  jaringannya  serta  Poskesdes  dan Posyandu,   baik   menggunakan  sarana  transportasi  umum                                                                 atau  sarana transportasi yang tersedia di wilayah tersebut atau penggantian bahan bakar minyak atau jalan kaki ke desa yang terpencil/sangat terpencil.

6.  Bukti Pembelian/Kuitansi/Faktur/Bon

Adalah daftar yang berisi jumlah rincian pembelian barang.

7.  Community Feeding Center (CFC)/Pos Pemulihan Gizi

Adalah rangkaian kegiatan pemulihan balita gizi buruk dengan cara rawat jalan yang dilakukan oleh masyarakat dengan bantuan kader kesehatan dan petugas kesehatan.

8.  Dana Tugas Pembantuan BOK

Adalah dana yang berasal dari APBN Kementerian Kesehatan, mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka Tugas Pembantuan, yang disalurkan oleh Pemerintah (c.q Kementerian Kesehatan) kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (c.q Dinas Kesehatan).

9.  Kegiatan Kesehatan Luar Gedung

Adalah  kegiatan  kesehatan  yang  dilakukan  dalam  rangka  menjangkau masyarakat                         untuk    mendekatkan    akses     masyarakat     terhadap    upaya kesehatan yang bersifat promotif dan preventif.

10. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)

Adalah   laporan   yang  dibuat   bendahara   pengeluaran  atas  uang  yang dikelolanya sebagai pertanggungjawaban pengelolaan uang.

11. Lokakarya Mini

Adalah     pertemuan     untuk     penggalangan     dan      pemantauan     yang diselenggarakan dalam rangka pengorganisasian untuk dapat terlaksananya Rencana Pelaksanaan Kegiatan Puskesmas.

12. Millennium Development Goals (MDGs)

Adalah komitmen global untuk mengupayakan pencapaian 8 (delapan) tujuan bersama  pada  tahun  2015  terkait  pengurangan  kemiskinan,  pencapaian pendidikan dasar,  kesetaraan gender, perbaikan kesehatan ibu dan anak, pengurangan prevalensi penyakit menular, pelestarian lingkungan hidup, dan kerja sama global.

13. Musyawarah Masyarakat Desa (MMD)

Adalah pertemuan yang dilaksanakan setelah SMD, dihadiri pengurus desa, termasuk  tokoh masyarakat, tokoh agama dengan kader kesehatan, PKK, warga  desa  serta  petugas  Puskesmas  dan  jaringannya  untuk  membahas langkah  langkah  pemecahan   masalah  kesehatan  serta  rencana  tindak lanjutnya.

14. Paket Pertemuan

Adalah kegiatan pertemuan dengan menggunakan paket halfday, fullday atau

fullboard yang diselenggarakan di luar kantor.

15. Pembelian/Belanja Barang

Adalah  pengeluaran  untuk  menampung  pembelian/belanja  barang  untuk mendukung pelaksanaan kegiatan upaya kesehatan promotif dan preventif ke luar  gedung,  manajemen  Puskesmas,  manajemen  pengelolaan  keuangan BOK.

16. Perjalanan Dinas

Adalah Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri yang selanjutnya disebut perjalanan dinas                      adalah perjalanan                   ke   luar    tempat    kedudukan   baik perseorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima)  kilometer  dari  batas  kota  yang  dilakukan  dalam  wilayah  RI  untuk kepentingan negara atas perintah pejabat yang berwenang.

17. Petugas Kesehatan

Adalah  orang  yang  bertugas  melakukan  upaya  kesehatan  promotif  dan preventif di lingkup Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Poskesdes/Polindes, Posyandu serta UKBM lainnya.

18. Plan of Action (POA) Puskesmas

Adalah  rencana  kegiatan  yang  disusun  oleh  Puskesmas  yang  meliputi setidaknya   jenis   kegiatan,  volume  kegiatan,  lokasi,  waktu  pelaksanaan, sasaran, pelaksana, jumlah uang, sumber dana, dll.

19. Pos Kesehatan Desa (Poskesdes)

Adalah Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat yang dibentuk dalam rangka                 mendekatkan/menyediakan   pelayanan    kesehatan    dasar     bagi masyarakat desa.

20. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)

Adalah  salah  satu  bentuk  Upaya  Kesehatan  Bersumberdaya  Masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam menyelenggarakan  pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat               dan  memberikan                        kemudahan               kepada            masyarakat                     dalam memperoleh  pelayanan  kesehatan  dasar  untuk  mempercepat  penurunan angka kematian ibu dan bayi.

21. PWS (Pemantauan Wilayah Setempat)

Adalah  alat  manajemen  untuk  melakukan  pemantauan  program  di  suatu wilayah kerja secara terus menerus, agar dapat dilakukan tindak lanjut yang cepat dan tepat.

22. Refreshing Kader

Adalah kegiatan penyegaran teknis kesehatan tertentu untuk kader kesehatan aktif yang dilakukan melalui fasilitasi/pendampingan petugas kesehatan.

23. Rencana Penarikan Dana (RPD)

Adalah rencana kebutuhan dana bulanan yang dibuat oleh KPA/PPK untuk pelaksanaan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran.

24. Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) Tingkat Puskesmas

Adalah   perencanaan   secara   menyeluruh  di    tingkat   Puskesmas   untuk mencapai target yang akan dicapai selama satu tahun di wilayah kerjanya dengan memanfaatkan seluruh sumber anggaran.

Tingkat Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

Adalah   rencana   kegiatan   bulanan   yang   dibuat   oleh   KPA/PPK   untuk pelaksanaan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran.

25. Survei Mawas Diri (SMD)

Adalah langkah kegiatan yang dilakukan antara pengurus desa, termasuk tokoh masyarakat, tokoh agama dengan kader kesehatan, PKK,  warga serta petugas Puskesmas  dan jaringannya untuk identifikasi masalah kesehatan, merumuskan prioritas masalah dan menyusun prioritas pemecahan masalah kesehatan yang dihadapi oleh desa.

26. Transport Lokal

Adalah biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tempat kegiatan yang dituju, baik  menggunakan sarana transportasi umum maupun sarana transportasi yang tersedia di wilayah tersebut yang masih dalam lingkup dalam kota.

27. Tugas Pembantuan BOK

Adalah  penugasan  dari  Pemerintah  (c.q  Kementerian  Kesehatan)  kepada Pemerintah                         Daerah     Kabupaten/Kota     (c.q     Dinas     Kesehatan)     untuk melaksanakan  tugas pengelolaan BOK dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan                         pelaksanaannya                      kepada                Pemerintah     (c.q Kementerian Kesehatan).

28. Upaya Kesehatan Lainnya

Adalah  kegiatan  upaya  kesehatan  promotif  dan  preventif  selain  kegiatan upaya               kesehatan   prioritas,     yang    dihasilkan   melalui   Lokakarya    Mini Puskesmas  yang disesuaikan  dengan  kearifan  lokal     dan  mengacu  pada kebijakan pembangunan kesehatan nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

29. Upaya Kesehatan Preventif

Adalah  suatu  upaya  untuk  mengendalikan  risiko  kesehatan,  mencegah komplikasi penyakit dan meningkatkan mutu hidup seoptimal mungkin.

30. Upaya Kesehatan Promotif

Adalah  upaya  untuk  meningkatkan  derajat  kesehatan  masyarakat  melalui upaya dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat, agar mereka dapat secara optimal           menolong          dirinya                sendiri         (mencegah          timbulnya      masalah     dan gangguan  kesehatan, memelihara dan meningkatkan derajat kesehatannya, dan  mampu  berperilaku  mengatasi  apabila  masalah  kesehatan  tersebut sudah  terlanjur  datang),  serta  mengembangkan  kegiatan  yang  bersumber daya masyarakat sesuai sosial budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan.

BAB II

RUANG LINGKUP KEGIATAN BOK DI PUSKESMAS

A. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang  lingkup  kegiatan  di  Puskesmas  terdiri  dari  Upaya  Kesehatan  dan Manajemen Puskesmas.  Pada         tahun    2013,    pemanfaatan   dana    BOK diprioritaskan  pada  kegiatan  yang  berdaya  ungkit  tinggi  untuk  pencapaian indikator MDGs bidang kesehatanProporsi   pemanfaatan     dana BOK    di Puskesmas diatur sebagai berikut :

1.  Minimal 60% dari total alokasi dana BOK Puskesmas digunakan untuk Upaya Kesehatan Prioritas;

2. Maksimal  40%  dari  total  alokasi  dana  BOK  Puskesmas  digunakan  untuk

Upaya Kesehatan lainnya dan  Manajemen Puskesmas.

1.  Komposisi proporsi pemanfaatan dana BOK dapat diubah/dikurangi untuk Upaya Kesehatan Prioritas, apabila pencapaian MDGs bidang kesehatan telah tercapai  dan tersedia anggaran bersumber APBD untuk mempertahankan atau meningkatkan pencapaian  MDGs pada tahun 2015.

2.  Perubahan proporsi ditetapkan melalui SK Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota.

Rincian ruang lingkup kegiatan BOK tahun 2013 meliputi :

1.  Upaya Kesehatan

a.  Upaya Kesehatan Prioritas

Upaya  kesehatan  yang  diselenggarakan  melalui  dana  BOK  adalah kegiatan-kegiatan  yang  mempunyai  daya  ungkit  tinggi  dan  merupakan upaya  pelayanan  kesehatan  promotif  dan  preventif  yang  dilakukan dalam rangka pencapaian target MDGs 1, 4, 5, 6 dan 7.

Upaya kesehatan prioritas meliputi :

selanjutnya bisa download pada Dowload …………………….

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Januari 11, 2013 in Uncategorized

 

Tag: , , , ,

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
berhenti sejenak

Just another abu faqih's weblog

Pratamandira

When you see the world in a different way

Min Historie

I write to taste life twice

1inspirasi

Just another WordPress.com site

Proud2ride Independent Blogger

Proud2Ride... Proud2Write... Proud2Be... INDEPENDENT BLOGGER...!!!

Ende - Flores - NTT - Indonesia - P5311063101

puskesmas peibenga

Ende - Flores - NTT - Indonesia - P5311063101

Puskesmas Singgabur

Memberikan Pelayanan yang Terbaik

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 507 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: